DARWIS ABBAS SULAIMAN: HIDUP YANG DIABDIKAN UNTUK PENDIDIKAN

DARWIS ABBAS SULAIMAN: HIDUP YANG DIABDIKAN UNTUK PENDIDIKAN[1]

Mehmet Özay[2]

Darwis Abbas Sulaiman[3]adalah salah seorang tokoh penting yang aktif berpartisipasi dalam berbagai program penting di bidang pendidikan dan kebudayaan. Belaiu bukanlah seorang akademisi yang mengasingkan diri dalam kamar kerja. Sebaliknya, beliau mengembangkan ide-ide dengan mengajar di kampus, berpartisipasi dalam acara-acara yang relevan, membuka toko buku, menerbitkan karya-karya besar, menyelenggarakan dan menjadi narasumber pada seminar dengan beragam tema baik yang berskala lokal nasional dan internasional.[4] Dalam bidang ini, beliau dipandang sebagai seorang yang berjuang sendiri kendati betapa sulitnya menjalankan berbagai peran diatas. Misalnya, diantaranya, tampak bahwa beliau telah memberikan kontribusi yang begitu besar maknanya bagi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai seorang akademisi. Dalam rentang beberapa tahun yang panjang sebagai seorang cendikiawan beliau juga telah berkontribusi pada beberapa organisasi seperti mendirikan Pusma (2002), memimpin Dewan Kesenian Aceh (DKA) dan  Majelis Pendidikan Daerah (MPD), serta menjabat sebagai Wakil Ketua pada Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).[5]

Selama keberadaan saya di Aceh sejak tahun 2005, saya telah bertemu dengan beliau beberapa kali; dan menariknya, setiap kali bertemu, beliau bertindak sebagai perwakilan dari beberapa lembaga dan organisasi yang berbeda. Di luar itu, ketika saya ingin mengunjungi beliau untuk sekedar berbincang-bincang atau ketika saya perlu membeli buku 'tua', saya langsung pergi ke toko bukubeliau di Darussalam.Cara beliau menjalankan toko buku mengingatkan saya betapa uniknya pribadi beliau dalam konteks dunia budaya ke-Aceh-an. Sebagaimana yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia yang lain, jelas teramati bahwa toko-toko buku tidak hanyaberperan sebagai fungsi 'tempat belanja' belaka. Lebih dari itu, toko-toko buku berperan sebagai pembuka jalan untuk mengembangkan berbagai wacana intelektualitas. Di mata masyarakat Aceh, DAS mungkin belum berperan sebagai seorang educationist (tokoh pendidikan); namun beliau telah menjadi tokoh internasionalyang menyelenggarakan dan menghadiri berbagai konferensi dan seminar sejak tahun-tahun pertama keberadaan beliau di kampus. Berkenaan dengan kemampuan beliau dalam menyelenggarakan seminar nasional dan internasional membuktikan kapasitas beliau sebagai seorang yang memiliki keterampilan kewirausahaan intelektual.

Perlu untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan tentang mengapa DAS melakukan upaya-upaya yang disebutkan di atas. Apakah beliau hanya memainkan perannya demi mengejar keuntungan pribadi dan materi? Atau, apakah beliau telah melihat kemunculan semacam masalah eksistensial dalam ranah pendidikan dan kebudayaan dan kemudian mencoba untuk menemukan solusinya? Tidak diragukan lagi bahwa DAS merupakan bagian dari generasi yang lahir selama tahun-tahun akhir di masa kolonial Belanda. Sebagai anggota masyarakat yang telah kehilangan pemikir besar, para tokoh pendidikan dan para ulama bersama-sama melacak jejak perjalanan panjang dalam perjuangan melawan Belanda. Dan, masa pemulihan membutuhkan proses yang panjang hingga selama bertahun-tahun pra dan paska kemerdekaan. Jadi, dalam kondisi sosio-ekonomi dan politik Aceh sepanjang beberapa dekade ini, tidak dapat katakan bahwa pemulihan ini berhasil atau seluruhnya terealisasi. Dan, tidak diragukan lagi bahwa telah ada beberapa refleksi dalam halketerbelakangan kelembagaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sebagaimana yang telah dicermati dalam beberapa seminar yang diselenggarakan di tahun 1970-an dan 1980-an di Aceh, Para peserta seminar menyentuh isu-isu yang penting ini secara mendetil dalam makalah-makalah mereka.[6] Karena alasan ini, dan karena masih belum ditemukan jawaban atas isu-isu masalah tersebut, DAS mengkritisi kondisi yang relevan dalam tulisan-tulisannya dalam beberapa seminar yang diselenggarakan dalam tahun-tahun akhir 1980-an.[7]

Tidak diragukan lagi bahwa semua upaya yang dilakukan DAS pantas dianggap selaras dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh para tokoh dari generasi awal dan generasi yang sama seperti Daud Beureuh, Aboebakar Aceh, Teuku Alfian, Ali Hasjmy dan Ahmad Daud dll. dalam upaya untuk membangkitkan kembali pentingnya pendidikan Aceh yang menjadi model bagi masyarakat Muslim Asia Tenggara, misalnya dunia Melayu, seperti yang terjadi pada abad-abad sebelumnya.[8] Dalam persimpangan ini, perlu diingatkan bahwa weltanschauung-nya terstruktur oleh keterikatan yang kuat pada 'kearifan lokal. Dan, pendidikan tinggi yang beliau dapatkan di luar negeri memungkinkan beliau untuk terpapar pada perkembangan modern dalam pendidikan. Kedua ranah yang berbeda ini, meskipun tampaknya kontradiksi, tentu saja memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran beliau sehingga belaiu dapat mengungkapkan lebih banyak pertanyaan dan mencoba untuk menjawab permasalahan yang muncul di masyarakatdari sudut pandang yang berbeda. Sementara itu, referensi 'kearifan lokal’ yang terkait dengan budaya dan peradaban Islam diperkenalkan dan dikembangkan di Aceh sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara. Pendidikan modern beliau di luar negeri memperluas visibeliau dalam menghadapi masalah dan menemukan solusi permasalahan tersebut secara konstruktif. Latar belakang pendidikan formal dan nonformal membuat beliau lebih siap untuk memiliki sebuah grand design (rancangan besar) untuk masyarakat Aceh yang terbukti secara historis dan tradisional sebagai semacam model bagi dunia Melayuselama berabad-abad yang lalu. Meskipunterdapat ketidakpastian yang mendasar, beliau mencoba untuk menemukan solusi dengan menjalankan suatu paradigma baru yang akan saya bahas secara singkat di bawah ini[9].

Weltanschauung-nya: Aceh dalam Konteks DuniaMelayu

Ketika kita melihat judul danisinya secara khusus, karya-karya beliau melampaui batas-batas kwalitas lokal dan membawa target baru ke hadapan intelektual dan akademisiAceh. Pada saat yang sama dapat dikatakan bahwaDAS menyadari hubungan penting antara masa lalu dan masa depan dengan mempertimbangkan budaya dan peradabanAceh dalam dunia Melayuyang lebih besar.

Dalam tulisannya, beliau secara eksplisit mengungkapkan tanda-tanda pemersatu yang lebih besar antara Aceh dan dunia Melayu dengan memberikan alasan-alasan historis dan antropologis. Di sisi lain, beliau menunjukkan beberapa hal fundamental yang menjadikan Aceh aktor penting dalam dunia Melayu telah mengalami distorsi. Dalam hal ini, artikel beliau yang berjudul 'Warisan Budaya Melayu Aceh’ menjadi contoh yang jelas mengenai hubungan antara Aceh dan konseptualisasi Melayu yang lebih luas. Dalam pemikiran ini, tampak bahwa ranah sosial-budaya dan agama mendapatkan fungsi yang lebih besar dalam konteks Melayu. Ide mengenai Melayu yang lebih besar secara konsisten tidak hanya merupakan upaya penting dalam hal penyatuan kelompok sub-budaya Melayu, tetapi juga menantang gagasan struktur negara-bangsa modern yang tentunya memberikan pembatasan terhadap filsafat sosio-politik umum dunia Melayu, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang lebih besar. Tidak diragukan lagi bahwa DAS menyadari sulitnya mengembangkan gagasan Melayu Besar karena masih sedikitnya upaya intelektual yang telah diwujudkan.[10]

Penting juga untuk menanyakan dimana tempat ke-Melayu-an dalam pemikiranbeliau. Danjawabannya dapat ditemukan pada bagian tertentu dalam artikel yang berjudul 'Aceh Dalam KonteksDunia Melayu'.[11] ‘Alam Melayu’ menurut rujukan beliau tidak hanya sebagai sebuah wilayah tetapi juga sebagai suatu kawasan budaya lebih luas yang didirikan sepanjang rentang sejarah Islam di wilayah tersebut.[12]Dalam hal ini, klasifikasiWan Sagir Abdullahberfungsi dengan tepat dalam memahami pemikiran DAS. Abdullah membandingkanbeberapa istilah geografi-budaya seperti 'Nusantara', 'Tanah Jawi' dan 'Alam Malayu'. Dan prioritas beliau pada Alam Melayu berkaitan erat dengan perspektif Islam untuk kawasan tersebut karena ini merupakan konsep yang lebih lengkap.[13]

Jika kita melihat secara rinci isi salah satu artikel beliau yang berjudul 'Aceh DalamKonteks Dunia Melayu', terlihat bahwa DAS mendasarkanpendapatnya pada spektrum yang lebih besar yang meliputi pendekatan jangka panjang (long dureé) untuk melukiskan batas-batas Aceh dalam Dunia Melayu.[14] Dalam halini, terjemahan al-Quran dalam bahasa Melayu yang pertama, dancontoh-contoh 'pantun' awal sebagai bentuk puisi Melayuyang unik merupakan isu-isu yang umumnya sering dijadikan acuan.

Karya-karya sastra sosial keagamaan yang diciptakan di Aceh cukup penting; tidak hanya untuk menghubungkan Aceh dengan wilayah-wilayah Dunia Melayu yang lebih besar, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk Dunia Melayu.[15] Kenyataan ini secara implicit juga menekankan bahwa peran Aceh telah dominan dalam ranah tulis-menulis yang hasilnya telah disebarluaskan melalui berbagai kalangan terutama oleh para ulama.[16] Sebagaimana yang terlihat dalam karya tersebut di atas, DAS mengacu pada tulisan-tulisan Ali Hasjmy yang telah diakui sebagai salah satu tokoh perintis yang mempromosikan ideologi Pan-Melayu.

Jelas terlihat bahwaDAS membangun pendekatan filosofis terhadap masalah masalah pendidikan dan budayadengan mengacu pada fakta-fakta sejarah dan kontinuitas. Beliau menekankan pentingnya ikatan yang kuat antara Aceh dan Dunia Melayu, dan memandang konteks Aceh dalam perspektif Pan-Melayuyang lebih luas. Misalnyabahasa, dalam hal ini bahasa Aceh, telah berperan sebagai media dalam berbagai jenis teksyang khususnya ditulis oleh para ulama dalam rentang zaman yang berbeda sepanjang sejarah; misalnya Hikayat Perang Sabil, Hikayat Prang Kumpeni(abad ke-19), dan Hikayat Prang Peringgi (abad ke-14).[17] Meskipun dalam beberapa abad yang relatif lebih awal bahasa Melayu lebih dominan di kalangan istana, rakyat biasa tetap berkomunikasi dengan bahasa Aceh. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwabahasa Melayu, bahasa Acehdan bahasa Arab juga berperan penting secara resmi diberbagai daerah.[18]

Beliau juga menegaskan bahwa karena kemampuan dan kapasitas linguistik bahasa Aceh dan bahasa Melayu telah difungsikan secara produktif dalam bentuk tulisan-tulisan keagamaan dan sastra, kedua bahasa ini menjadi sumber kekayaan budaya sepanjang sejarah Aceh.[19] Beliau menyebutkan beberapa nama intelektual zaman ini yang menjadi tokoh-tokoh pelopor dalam kesusasteraan yang menghasilkan karya-karya mereka dalam bahasa Aceh pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia seperti Teuku Mansoer Leupueng, Haji Aboebakar (Aceh), Anzieb Lamnyong, HM Zainoeddin – dan paska kemerdekaan seperti Abdullah Arief, Ibnoe Abbas, Ismail Muhammad Syah, Ali Muhammad, Araby Ahmad, Syeh Rih Krueng Raya, Syeh Min Jeureula, dan Mahmud Leubu.[20]

Bidang permasalahan yang beliau angkat juga berawal dari sini, karena zaman keemasan telah ditinggalkan pada halaman-halaman berdebu dalam buku-buku sejarah. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak mengambil tindakan yang sesuai. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan diatas, beliau memiliki niat yang kuat untuk membangkitkan kembali tradisi besar yang bermula di Aceh untuk membangun suatu kesatuan yang lebih besar yang diungkapkan dalam bentuk budaya dan peradaban Melayu. Dalam pemikiran beliau yang perlu difungsikan untukpengembangkan budaya nasionalmisalnya budaya Indonesia, aspek ini tampaknya berperan sebagai sesuatu yang alami dan tak terelakkan.[21]

Beliau juga menyadari realitas tuntutan modernitas. Dalam tulisan yang sama, beliau berpendapat bahwa adalah suatu keharusan bagi budaya Aceh dan budaya Melayuuntuk menghadapi tantangan modernitas ini.[22] Meskipun tuntutan ini sendiri dipandang sebagai semacam dilema, namun DAS secara implisit menekankan sifat modernitasyang menantang terhadap pembentukan budaya tradisional. Sedikit atau banyak, pernyataan ini jugatidak bisa lepas dari konteks menghadapi dua ranah yang berbeda dan bertentanganmisalnya antara tradisionalitas dan modernitas.Ada kemungkinan bahwa sebenarnya beliau sedang mengingatkan kalangan yang relevan untuk siap terhadap tantangan modernitas danmenghimbau mereka untuk menghadapinya, dan bila mungkin, mengatasi berbagai kesulitannya. Disamping hubungan historis antara Acehdan Melayu ini, perlu jugamenyentuh isupendidikan yang tentu saja terkaitlangsung dengan hal yang telah dibahas di atas.

Pendidikan
Dalam hal ini, beliau berulang kali mengingatkan mengenai perlunya transformasi dan strukturisasi baru didalam dan antar lembaga publik khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Ide-idebeliau seputar masalah ini dikemukakan pada tahun 1970 dan 1980, tetapi tampaknyatidak banyak perubahan positif yang signifikan yang telah dihasilkan. Beliau terus melanjutkan pendekatan kritis dalam rentangtahun-tahun berlangsungnya rekonstruksi dan rehabilitasi paska tsunami. Dengan demikian, tampaknya Acehdianggap telah mendapatkan momentum penting untuk melakukan reformasi terutamadalam bidang birokrasi sebagai upaya untuk membangkitkan kembalikisah sukses dalam era keemasanpendidikan baik dalam bidang agama maupun non-agama; walaupun setidaknya hanya secara parsial.

Argumentasi beliau didasarkan pada kesadaran mengenai latar belakang sejarah dan tradisiyang kuat. Difahami bahwa ini merupakan zaman baru yang cukup menantang bagi orang Aceh. Jadi, secara bersamaan, ini merupakan kesempatan untuk membuka jalan baru untuk membangun hubungan baik dengan dunia Melayu yang lebih besar.

Pada ulang tahun proses perdamaian Aceh yang ke-10 ini, cukup menarik untuk menanyakan apakah ada ditemukan kesempatan untuk mewujudkan ide-ide dan tanggapan-tanggapan praktis yang telah dilontarkan oleh DAS. Baru-baru ini, disebutkan dalam beberapa surat kabar bahwa anak-anak dari keluarga orang Aceh lebih memilih untuk tidak menggunakan bahasa Aceh dalam lingkungan keluarga. Fakta ini terlihat tidak hanya terjadi pada keluarga orang Aceh yang tinggal di ibu kota Negara (Jakarta) tetapi juga di ibukota propinsi (Banda Aceh). Tampaknya ini menjadi bukti bahwa telah terjadi degenerasi identitas etno-kultural.[23] Sebenarnya, ini merupakan fakta-fakta yang mengejutkan yang seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat pemerintah mengenai pentingnya menangani persoalan bahasa dan kebudayaan di wilayah ini. Menariknya, Bactiar Ali menyorot masalah ini dalam salah satu tulisannya yang terbit kira-kira sepuluh tahun yang lalu. Beliau mendesak agar Departemen Pendidikan mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan muatan lokal, yang diantaranya harus memasukkan aspek bahasa.[24] Contoh-contoh ini mengingatkan saya pada salah satu artikel beliau yang berjudul "Pendidikan Kita Belum Membudaya". Disini DAS telah memikirkan hal ini dan masalah yang serupa beberapa dekade yang lalu dan telah mencoba untuk mencari jawaban paling tidak dengan cara mengangkat isu ini kedepan publik untuk didiskusikan secara terbuka. Maka, perlu untuk mengingatkan kembali apa yang telah beliau tawarkan pada saat itu.

Sebuah Paradigma Baru yang Dibutuhkan

Alasan mengapa kalangan intelektual Aceh perlu menghasilkan suatu paradigma baru adalah berdasarkan pada pendekatan kritis terhadap periode paska kemerdekaan. DAS menggambarkan era antara tahun 1950-an dan 1990-an sebagai suatu kegagalan untuk menyesuaikan lingkungan budaya Aceh dengan budaya aslinya, sehingga tidak dapat dikembangkan menurut perubahan waktu dan keadaan. Dalam hal ini, DAS dengan berani menyentuh persoalan-persoalan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Secara internal, meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara PKA, upaya-upaya tersebut tampaknya telah gagal atau tidak  memberikan kontribusi; sebalikmya hanya sebagai pendekatan 'pragmentaris'.[25] Menurut definisi yang beliau kemukakan, pragmentaris munculmelalui pemilihan beragam program dan kegiatan baik oleh kalangan organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Jadi, setiap organisasi semata-mata hanya mencari keuntungan jangka pendek baik yang hasilnya dapat segera terlihat maupun tidak; meskipun demikian, tidak perlu mempersoalkan apakah mereka tidak tulus dalam hal kebijakan yang mereka ambil. Konsep lain yang beliau kembangkan adalah 'konsep temporal', yang mengacu pada program-program relevan yang telah terealisasi sebagai hasil dari keputusan instan sehingga belum dapat dikategorikan sebagai bagian dari grand design (rancangan besar) yang dapat memberikan harapan untuk pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.[26]

Dalam hal ini, DAS menegaskan bahwa paradigma lama yang dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pengembangan berbagai kegiatan kebudayaan tidak memiliki "orientasi dan strategi pelatihan yang dirumuskan secara memadai dan jelas".[27] Di sisi lain, beliau menekankan pentingnya memiliki paradigma baru untuk mengatasi kesulitan dalam kebijakan perkembanganbudaya dan seni. Oleh karena itu, beliau meletakkan kriteria untuk paradigma baru sebagai berikut: Semua lembaga terkait yang berperan dalam bidang kebudayaan (adat dan seni) harus memiliki tujuan, orientasi dan strategi yang jelas sebagai suatu titik awal. Lebih dari ini, beliau menekankan pada penyederhanaan struktur organisasi untuk memungkinkan terjadinya integrasi antara lembaga yang memiliki struktur organisasi yang serupa untuk mencapaitarget yang sama.[28]

Dalam kapasitasnya sebagai aktifis LSM maupun sebagai pejabat lembaga pemerintah, DAS menekankan bahwa paradigma baru itu harus dikoordinasikan di bawah satu badan yang akandifungsikan dalam proses pengambilan keputusandan evaluasi riset. Dengan strukturbaru ini "pengembangan program kebudayaan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan (dan tidak bersifat temporal).[29]

---

[1]Di Perihal Pendidikan Dan Kebudayaan: Sebuah Otobiografi Persembahan Pada Usia 78 Tahun, (2016). (ed.). Darwis A. Soelaiman, hal.: 388-396.

[2]Dr. Mehmet Özay adalah Peneliti Independen, Ketua PuKAT.

[3]Setelah ini nama ‘Darwish Abbas Sulaiman’ disingkat menjadi DAS. 

[4]Misalnya seminar mengenai “Pengkajian Budaya Melayu-Aceh” pada tanggal 26-27 Oktober 2002. Lihat: Darwish A. Sulaiman.  (2003). (ed.) Warisan Budaya: Melayu Aceh, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh (PUSMA) hal. vi. (Catatan: Ketika saya sedang menyampaikan kuliah di Skudai, saya melihat beliau sedang mempresentasikan makalah pada sebuah konferensi internasional mengenai “Dunia Melayu” yang diselenggarakan oleh Yayasan Warisan Johor (YWJ) tahun 2011.)

[5]Catatan: LAKA dan Majelis Pendidikan untuk mendukung keistimewaan Aceh, memberi peluang bagi kita untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi agar ketiga forum kelembagaan ini dapat berjalan dengan suksek.” Bachtiar Ali. (2004). “Budaya Aceh Sepanjang Abad”, Kearifan Yang Terganjal: Safwan Idris: Ulama dan Intelektual Aceh, Cetakan II, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Nadia Foundation, hal. 267.

[6]Untuk contoh artikel, Lihat: Aboebakar Atjeh, Abidin Hasjim. (1972). “Hari Depan Kebudajaan Atjeh”, Seminar Kebudajaan Dalam Rangka Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, 20 Agustus-2 September 1972, Buku Ketiga, Panitia Pusat Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, Banda Aceh, hal. 2, 9; S. M. Idrus, (1972). “Hari Depan Kebudajaan Atjeh”, Seminar Kebudajaan Dalam Rangka Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, 20 Agustus-2 September 1972, Buku Ketiga, Panitia Pusat Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, Banda Aceh, hal. 4; Abidin Hasjim. (1972). “Hari Depan Kebudajaan Atjeh”, Seminar Kebudajaan Dalam Rangka Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, 20 Agustus-2 September 1972, Buku Ketiga, Panitia Pusat Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II, Banda Aceh, hal. 3-4.

[7]Darwish A. Sulaiman. (1988). “Perlukah Sebuah Paradigma Baru Untuk Pembinaan Kebudayaan Aceh”, Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara, Pekan Kebudayaan Aceh (PKA-3), Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, hal. 195.

[8]Wildan. (2011). Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian Nasionalisme dalam Novel A. Hasjmy, Penerbit Geuci&Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, hal. 43.

[9]Darwish A. Sulaiman. (1988). Ibid, hal. 196.

[10]Darwish A. Soelaiman. (2003). (ed.) Warisan Budaya: Melayu Aceh, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh (PUSMA), hal. vii.

[11]Darwish A. Soelaiman. (2003). “Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu”, Warisan Budaya Melayu Aceh, (ed.) Darwish A. Soelaiman, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh.  

[12]Catatan: Untuk pendekatan serupa Lihat.: Ismail Hussein. (1985). “Antara Dunia Melayu Dengan Dunia Indonesia dan Malaysia”, Warisan Dunia Melayu: Teras Peradaban Malaysia, (ed.), Abdul Latiff Abu Bakar, Kuala Lumpur: GAPENA, hal. 3.

[13]Wan Mohd. Shaghir Abdullah. (2002). Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, Jilid 5, Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, hal. 1. 

[14]Darwish A. Soelaiman. (2003). “Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu”, Warisan Budaya Melayu Aceh, (ed.), Darwish A. Soelaiman, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh.

[15]Patani, Sri Langka, Pilipina Selatan, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia serta daerah-daerah Melayu lainnya di Nusantara Indonesia. (Lihat: Ismail Hussein. (1985). “Antara Dunia Melayu Dengan Dunia Indonesia dan Malaysia”, Warisan Dunia Melayu: Teras Peradaban Malaysia, (ed.), Abdul Latiff Abu Bakar, Kuala Lumpur: GAPENA, hal. 1.

[16]Untuk karya rinci yang dihasilkan di Aceh Lihat.: Oman Fathurahman. (2010). Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar (Aceh Manuscripts: Dayah Tanoh Abee Collection), Jakarta: Komunitas Bambu; Oman Fathurahman&Munawar Holil. (2007). Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh: Catalogue of Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection, The Center for Documentation & Area-Transcultural Studies.

[17]Darwish A. Soelaiman. (1987). “Peranan Karya Penulis Aceh Dalam Kebangkitan Budaya Bangsa”, Sinar Darussalam, No. 158-159, Januari-Februari, hal. 35.

[18]Darwish A. Soelaiman. (1987). Ibid, hal. 33, 36.

[19]Darwish A. Soelaiman. (1987). Ibid, hal. 35.

[20]Darwish A. Soelaiman. (1987). Ibid, hal. 37.

[21]Darwish A. Soelaiman. (1987). Ibid, hal. 39.

[22]Darwish A. Soelaiman. (1987). Ibid, hal. 39.

[23]Eli Nurliza, “Pudarnya Pesona Bahasa Aceh”, Serambi Mekkah, 16 Augustus 2015, hal. 4.

[24]Bactiar Ali. (2004). “Budaya Aceh Sepanjang Abad”, Kearifan Yang Terganjal: Safwan Idris: Ulama dan Intelektual Aceh, Cetakan II, Banda Aceh: Ar-Raniry Press And Nadia Foundation, hal. 271.

[25]Darwish A. Sulaiman. (1988). Ibid, hal. 197.

[26]Darwish A. Sulaiman. (1988). Ibid, hal. 197.

[27]Darwish A. Sulaiman. (1988). Ibid, hal. 198.

[28]Darwish A. Sulaiman. (1988). Ibid, hal. 199.

[29]Darwish A. Sulaiman. (1988). Ibid, hal. 199. 

Bretix Sonrası Çin-AB İlişkileri /China-EU Relations After Bretix

Mehmet Özay                                                                                                               29 Haziran 2016

Geçen Perşembe günü İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinin referanduma götürülmesinin ardından ortaya çıkan tablo bir panik ortamı yaratmış gözüküyor. Yapılan açıklamalarda İngiliz halkının verdiği kararın, sadece Avrupa ekonomi tarihi açısından değil, küresel olarak da etkileri olacağı varsayılan bir dönüm noktasına işaret ediliyor. Küresel bağlam içerisinde dikkat çeken bölgelerin başında hızla gelişmekte olan 13 ekonomiden 9’una ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesi yer alıyor. Bu çerçevede, sadece bölgenin değil, küresel bir eko-politik meydan okumasıyla da dikkat çeken Çin’in bu gelişmeden azade tutmak mümkün değil. Çin’in AB ile olan serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Birlik’le olan ilişkilerinde İngiltere’nin motor gücünü oluşturuyor. Bu bağlamda, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Çin üzerinde ne türden bir sonuç veya sonuçlar silsilesi doğuracağı da tartışılan konular arasında bulunuyor.

Çin’in genel itibarıyla AB ile ilişkilerinde ‘öncü güç’ olarak İngiltere’nin adını zikretmek gerekiyor. Şi Cinping’in devlet başkanlığıyla birlikte, Çin’i ekonomik anlamda giderek daha fazla küresel işbirliklerine açılmasında AB ile ilişkiler çerçevesinde, Başkan’ın geçen yılın Ekim ayında yapılan Avrupa ziyareti hatırlanabilir. Bu gezinin önemli ayaklarından birini de İngiltere’deki görüşmeler oluşturdu. Bu çerçevede, görüşmelerin dikkat çeken yönlerinden belki de birincisi, Çin hükümetinin 62 milyar dolarlık ticaret/yatırım anlaşmasına imza atmasıydı. 2000-2015 yılları arasında Çin’in Ada’ya doğrudan yatırımlarının 16.6 milyar dolar olduğu ve Çin şirketlerinin İngiltere’de büyük ölçekte 22 yatırımı olduğu hatırlandığında, bu son ziyaretle bunun önümüzdeki süreçte daha da artacağı sinyali verilmişti. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 yılı verilerine göre 78,5 milyar dolar civarında olmasına karşılık İngiltere Çin’in birincil ticaret ortağı konumunda değil.

Şi Cinping’in AB ile işbirliğine verdiği önemin arka planında, Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne girişinden sonraki 15 yıl sonra AB tarafından ‘piyasa ekonomisi’ uygulayan bir ülke olarak kabul edilmesi yer alıyor. Bu anlamda gerek ABD’nin gerekse AB’nin konuyla ilgili olarak zaman zaman Çin’e yaptıkları nüfuz  biliniyor. Bunun en son örneğine, Merkel’in Haziran ayı ortasında Çin’e yaptığı en son ziyarette tanık olunmuştu. Bu noktada, İngiltere’nin AB ile yollarını ayırma kararıyla, Çin’in bu süreçte AB tarafından verilen ‘sözün’ yerine getirilmesinde temel muhatabının öncelikli olarak Almanya olacağına işaret ediyor. AB’nin piyasa ekonomisi şartlarının Çin tarafından yeter düzeyde karşılanması talebine karşılık, Çin’in verilen sözün yerine getirilmesi yönündeki karşı talebinin zafiyetinin taraflar arasında bir tür ‘ticaret savaşı’ ihtimalini ortaya koyuyor. Ancak ne AB ve Çin ne de küresel ekonomi böylesi bir savaşı kaldıramayacağından hareketle taraflar, İngiltere sonrası ilişkilerde yeni bir yol haritasında bulunması gibi rasyonel bir çözüme doğru yol alacaklardır.

Çin-AB İlişkilerinde Yeni Yol Haritası

Hiç kuşku yok ki, Çin, yani dünyanın ikinci ve İngiltere, yani beşinci en büyük ekonomisi arasındaki ilişki, salt iki ülke arasındaki bağla açıklanamaz. Çin’in İngiltere’deki varlığının salt Ada ülkesiyle değil, Ada üzerinden AB ile eko-siyasi bağlamında değerlendirmek gerekir. Belki bundan daha da çok İngiltere’nin Çin-AB ilişkilerindeki rolüyle yapısal bir özellik arz ediyor. Bugün gelinen noktada, Çin iş çevrelerinin halihazırda İngiltere’deki varlıklarının geniş AB pazarında nasıl bir rol değişimine konu olacağı bir merak konusu. Çin-İngiltere arasındaki bu görece güçlü bağın, aşağıda kısaca değinileceği üzere tarihsel bir veçhesi de olduğu hatırlandığında, son gelişme üzerine iki ülke ilişkilerinin büyük bir değişime konu olacağını düşünmek de gerçekçi olmayacaktır. Ancak yeni bir yol haritasının belirlenmesi için de gerekli adımların atılması beklenecektir.

AB, Çin İçin Vazgeçilmez Bir Ticari Ortak

Tüm bu hususiyetler dikkate alındığında, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Çin’de psikolojik etkileri kadar, pratikte ticaret ve yatırımlar noktasında da zamana yayılan bir etkisi olacaktır.  Tabii bu noktada, bir yandan AB’de dizginleri elinde tutan güçlerin açıklamalarından da anlaşıldığı üzere İngiltere’nin Birlik’ten ayrılması öyle kendi haline bırakılmayacaktır. Çin özelinde de, Çin’in ‘bekle-gör’ politikasından ziyade, ilişkileri yerli yerine oturtma konusunda girişimleri olacağının sinyali de verildiği görülüyor. Kaldı ki, İngiltere’nin Birlik’ten tam anlamıyla ‘kopması’ için birkaç yıl gibi görece uzun bir sürecin olduğu da unutulmalı. Bu süreç, İngiltere’yi Birlik’ten ayırırken, doğan belirsizlikler karşısında, öncelikle Birliğin kendi içinde ve akabinde Birlik ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarının yeniden yapılandırılması için yeterli bir zaman sağlayacaktır.

Unutulmamalı ki, Şi Cinping’in AB ziyaretinin arka planında ABD’nin Asya-Pasifik bölgesini kaplayan ‘Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’yla (TPPA) doğan bir tür ‘dışlanmışlık’ psikolojisini ve bunu doğuracağı ekonomik zafiyetlerin üstesinden gelmesi bulunuyor. Bu anlamda, Çin yönetiminin bir yandan tüketim ekonomisinin alabildiğine gelişme gösterdiği ve bunun körüklendiği bir iç piyasa, öte yandan, ülkenin bugün küresel ekonominin ikinci gücü olarak edindiği yeri koruma adına giderek daha fazla liberal ekonominin kurallarına bağlılık konusunda sergileyeceği pragmatiklik, Çin-AB ilişkilerini de yeni döneme göre dizayn edilmesini sağlayacaktır. Söz konusu bu pragmatik yaklaşımın, yukarıda kısaca dile getirildiği üzere Çin’e, AB’nin talep ettiği ‘piyasa ekonomisi’ sıfatını kazanmasının da yolunu açacağını bir kez daha hatırlatalım.

Bu yeni yol haritasında AB’nin taleplerinin dışında, Çin’in agresif küresel yatırımcı rolünü İpek Yolu Kuşağı çerçevesinde Doğu ve Orta Avrupa’ya taşıma planının da kayda değer bir rolü olacaktır. Şi Cinping’in belki de Çin için yüzyılın projesi veya projelerinden biri olmaya aday ‘Kara ve Deniz İpek Yolları’ Projesi’nde işin kara bölümünde tüm imkanları sonuna kadar zorlama konusunda kararlılık sergileyecektir. Bu noktada, AB’deki ekonomik koşulların da zorlamasıyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin bu sürece ‘yeşil ışık’ yakma noktasında ipe un sermeyeceklerdir.

Zikredilmesi gereken bir diğer önemli husus mali yatırımlar konusunda. Çin para biriminin ‘uluslararasılaştırılmasında’ Çin Halk Bankası’nın beş milyar yuanlık bono alımı, Çin Tarım Bankası’nın da bir milyar  yuanlık ikili kur bono alımlarını Londra merkezli gerçekleştirmesinden mütevellit Londra’nın sahip olduğu rol yeni bir mali merkeze taşınacaktır. Bu noktada, Almanya en önemli aday konumunda olduğu söylenebilir.

İngiltere – Çin İlişkilerinde Tarihi Perspektif

İngiltere dendiğinde sadece Avrupa kıtasının batısında görece orta büyüklükte bir Ada ülkesi anlaşılmaz. İngilizlerin on altıncı yüzyılın sonlarında Hint Okyanusu’na açılmaları ve Hindistan merkezli kurulan İngiliz Doğu Hint Şirketi’nin sadece dönemin İngiltere’siyle değil, belki bundan daha çok Asya’nın iki kadim medeniyeti Hindistan ve Çin arasındaki ticari faaliyeti organize eden yüzüyle ortaya konuyordu.

İngiliz Krallığı’nın, 1588 yılında İspanya Krallığı karşısında kazandığı deniz zaferi İngilizlerin dönemin Hint Okyanusu merkezli sömürgecilik faaliyetlerinde etkin rol almasına yol açtı. Bugün adına ‘Endonezya’ denilen ülkenin batısındaki Sumatra Adası merkezli başlayan ticari faaliyetlerinde zamanla tekstil ticaretinin varlığının öne çıkması, akabinde ‘çay’ talebindeki artış İngilizleri önce Hindistan ve Çin’le ticari ilişkilerine ivme kazandırdı. Bir Ada ülkesi olan İngiltere, bu iki kadim coğrafya ve medeniyet arasındaki ticari faaliyetlerini Penang, Singapur ve Hong Kong Adaları bağlantılarıyla sağlarken bu sürecin zorunlu bir yönelimi olarak bölge siyasetini de şekillendirmekten geri kalmadı. O günlerden yakın geçmişe kalan en önemli bakiyelerden biri Hong Kong yönetiminin 1997 yılına kadar İngilizlerin hakimiyetinde bulunmasıydı.

Ekonomik Göstergeler Ümitvar Gelecek

Çin’in gelişen bir ekonomi olması, iç tüketim mekanizmalarının ve orta sınıf yapılaşmasının varlığı, tüketim ekonomisi, Hong Kong merkezli İngiliz kültürüne ve ‘sporuna’ eğilimler gibi faktörler İngiltere’nin Çin’le ilişkilerinde ‘ön açıcı’ hususlar olarak dikkat çekiyor. Çin’in akademik araştırma ve bilimsel eğilimler ve buluşlarda halen batının standartlarını yakalama uğraşı, İngiltere’nin bu alanlardaki birikimlerinin de işlevselliğini artırıyor. Bu anlamda, iki ülke ticaretin 2013 yılında yetmiş milyar doları bulması bunun ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu istatistiki veriyi İngiltere adına daha da değerli kılan Çin’e ihracatın yüzde on beş düzeyinde artış göstermesidir. Öte yandan, Çin’ çeşitli ülke ve bölgelere yönelik ‘agresif’ yatırım atağında İngiltere’nin önemli bir payı olduğuna dikkat çekmek gerekir. Bu çerçevede, Çin’in  2005-2013 yılları arasında İngiltere’ye yatırımı 18 milyar dolarken bu oranın önümüzdeki on yıllık süre zarfında 150 milyar doları bulacak olması iki ülkeyi kopmaz bir bağla birbirine kenetlendiğinin göstergesidir.

Çin-AB İlişkilerinde Almanya Faktörü

Bugün gelinen noktada, İngiltere’nin AB dışında kalması, Çin-AB ilişkilerinde sürdürülebilirlik sorununu gündeme getiriyor. Bununla birlikte, küresel ekonomik yapılaşmalar ve özelde Çin’in liberal ekonomiye endekslenen duruşu, İngiltere’ye rağmen Çin’i ABD ile ilişkilerinde geri adım attırmayacaktır. Ada ülkesinin Birlik’ten ayrılmasının ardından Almanya-Fransa ve İtalya devlet/hükümet başkanlarının verdiği tepki, AB’nin ekonomik ve de siyasi varlığının güçlendirilerek devamından yana olduğunu ortaya koyuyor. Bu duruş, hiç kuşku yok ki, Çin’le ilişkilerde de yankısını gösterecektir. Birliği ekonomik anlamda domine eden Almanya ‘Şansölyesi’ Angela Merkel’in, son on yılda Çin’e dokuz resmi ziyaret yaptığı hatırlanacak olursa, Almanya-Çin ilişkilerini salt iki ülke üzerinden değil, AB ile bağlantısıyla birlikte ele alınmasını gerektiriyor.  Bu anlamda, yukarıda zikredilen Çin’in İngiltere yatırımlarının Almanya üzerinden devamlılığının sağlanabileceği düşünülebilir. Tabii bu durum, Çin-İngiltere arasında geleneksel ve tarihsel kökleri zengin Çin-İngiltere ilişkilerinin durması anlamına gelmeyecektir. Aslında, küresel ekonomide ulusaşırı şirketlerin varlığı, ekonomi değerlerin mobilizasyonu İngiliz şirketleri kadar Çin şirketlerinin de farklı kombinasyonlar geliştirebilmesine olanak tanıyacaktır. Ortada kayda değer bir siyasi belirleyicilikten değil, aksine küresel ekonominin ‘sağlıklı’ yürütülebilmesine matuf ABD öncülüğündeki bir ‘üst tasarım’dan bahsedilecek olursa, küresel ekonomi mimarlarının ne AB’yi ne Çin’i bu son gelişmeden ötürü ‘mağdur’ etmeyeceği de aşikâr. 

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/brexit-sonrasi-ab-cin-iliskileri/599879

Güney Çin Denizi’nde Natuna Adaları Krizi / Natuna Islands Crisis at South China Sea

Mehmet Özay                                                                                                              24 Haziran 2016

Güney Çin Denizi’nde Endonezya’nın Varlığı

Bugünlerde Güney Çin Denizi yeni bir gelişmeye sahne oluyor. Çin’in uzunca bir süredir Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddiaları karşısına, bugüne kadar hak iddia eden ülkeler arasında bulunmayan ve bu nedenle konuya mesafeli durmanın yanı sıra, taraflara arabulucuk rolü üstlenebileceğini üst düzeyde dile getiren Endonezya devleti çıkmış bulunuyor. Çin’in, yaklaşık 3.5 milyon kilometrakarelik Güney Çin Denizi’nin yüzde doksanlık bölümünü kapsayan egemenlik iddiası, bölge sularına komşu, Filipinler, Vietnam, Malezya, Bruney, Tayvan ile doğrudan anlaşmazlık yaşamasına neden oluyor. Geçen hafta Natuna Adaları çevresinde yaşanan bir gelişme üzerine, yukarıda zikredilen ülkelere Endonezya’nın da katılmasıyla Çin’le anlaşmazlık yaşayan ülke sayısının altıya çıktığını gösteriyor. Bu gelişmeyi yerli yerine oturtmak için detaylara bakmakta fayda var.

Natuna Adaları ve Endonezya’nın Çin’le Karşılaşması

Söz konusu gelişme, Endonezya’nın kuzeyinde Riau Eyaleti’ne bağlı ve Güney Çin Denizi’nin güney girişinde jeo-stratejik öneme sahip Natuna Adaları çevresindeki sularda Endonezya sahil güvenlik güçlerinin 17 Haziran Cuma günü bir Çin balıkçı teknesine el koyması ve yedi kişilik mürettebatı göz altına almasıyla meydana geldi. Bu gelişme karşısında Çin hükümeti, Endonezya sahil güvenlik güçlerinin, Güney Çin Denizi'nde ‘Çin’in geleneksel balıkçılık avlanma bölgesinde’ avlanma yapan Çin balıkçı teknelerini aşırı güç kullanarak taciz ettiğini ve açılan ateş sonucu teknedeki mürettebattan birinin yaralandığını ileri sürdü. Çin hükümeti bununla da kalmayıp, tıpkı daha önce de diğer ilgili ülkelere yapılan açıklamalar da olduğu gibi, bölgedeki istikrar ve barışı etkileyecek, tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunarak, Endonezya’nın bu tür eylemlerle ‘Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ ve bölgede taraf ülkeler arasında varılan ‘Güney Çin Denizi Eylem Bildirgesi'ni ihlâl ettiğini belirtmişti. Ancak benzer iddiaların bölgedeki diğer egemenlik iddiasındaki ülkeler gibi Endonezya tarafından da Çin yönetimine hatırlatıldığı da biliniyor.

Bunun akabinde, Endonezya hükümetinden çeşitli bakanlar konuyla ilgili açıklamalarında Çin balıkçı teknesinin Endonezya’nın kısa sahanlığını ihlâl ettiği ve Endonezya sahil güvenlik güçlerinin görevlerini yaptıklarına dikkat çekerken, yaralanma hadisesinin olmadığını söyledi. İlgili bakanların açıklamalarında ‘egemenlik hakkı’ ile ‘ekonomik kıta sahanlığının ihlâliyle ortaya çıkan kaçak avlanma’ açıklamalarının birbiriyle nasıl örtüştüğü veya ayrıştığıyla ilgili bazı görüş ayrılıkları bulunuyor. Bu noktada, kimi çevreler Çin’le doğrudan egemenlik hakkı noktasında ‘çatışma’ istemezken, bunu ‘balıkçıların ihlâli’ olarak değerlendiriyor. Ayrıca, bu gelişmenin iki ülke arasında siyasi bir konu değil, hukuki olduğunu belirtilerek Natuna Adaları ve çevresinin Endonezya’nın kıta sahanlığı içinde olduğuna vurgu yapıldı. Bir anlamda düşük profilli kabul edilebilecek bu açıklamaların ardından, Devlet Başkan yardımcısı Yusuf Kalla’nın “Endonezya’nın Pekin yönetimine Natuna Adaları çevresindeki sularda egemenlik hakkına saygı göstermesi konusunda bir mesaj verecektir” açıklaması geldi. Bu mesajın bir yerinde, Çin’i ‘Birleşmiş Milletler Deniz Yasası Sözleşmesi’ne uyma daveti bulunurken, öte yanında Devlet Başkanı Joko Widodo’nun bugün Natuna Adaları’na gitmesi bulunuyor. Jokowi’nin bizzat bölgeye giderek bir donanma gemisinde bulunması Çin’e karşı bir cevap niteliğindeydi. Joko Widodo, yanında bazı bakanlar olduğu halde Natuna Adaları çevresinde Endonezya’ya ait bir donanma gemisinde bazı bakanlarla toplantı yapması Endonezya devletinin, Çin’in iddialarının aksine bölge adalar ve denizlerinde egemenlik iddiasını dile getirmenin sembolik bir yolu olarak değerlendiriliyor. Bu noktada, uzunca bir süredir Çin ve bölgedeki diğer beş ülke arasında egemenlik anlaşması tartışmalarına konu olan Spratly ve Paracel Adaları’na Natuna Adaları da eklenmiş oldu.

Endonezya’dan Kararlı Duruş Sinyali

Dikkat çekilmesi gereken husus, Çin balıkçı teknelerinin ilk defa Natuna Adaları çevresine gelmesi değil. Bu yıl içerisinde ortaya çıkan üçüncü vak’a olmasına rağmen, geçen haftaki gelişmeden sonra iki tarafın yaptığı açıklamalarının ‘tonu’ ve Jokowi’nin Adalar civarına kadar gitmesinde olduğu gibi sembolik açılımı ilk defa gündeme geliyor. Endonezya sahil güvenlik birimleri yaptıkları açıklamada daha önce de Çin balıkçı teknelerinin Endonezya kıta sahanlığını ihlâl ettiğini, ancak teknelerin grup halinde gelmesi nedeniyle müdahale edilemediğini de hatırlamak gerekir. İki ülke yetkililerinin ‘standard’ açıklamalarının ötesinde, burada en dikkat çekici husus Endonezya’nın giderek ‘kararlı’ duruş sergilemesidir. Bunda hiç kuşku yok ki, Çin’in bölgede  özellikle tarih referanslara dayandırarak ısrarla Güney Çin Denizi’nin tamamında hak iddiasını sürdürmesi kadar, 14 Haziran’da Çin’in ev sahipliğinde yapılan Çin ve ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında da taraflar arasında sorunun çözümüne dair yapıcı bir yönelimin ortaya çıkmamasına bağlanabilir.

Kaçak Avlanma ve Ekonomik Verimlilik

Endonezya kara sularına yabancı teknelerin girmesinin çeşitli nedenleri var. Bir adalar ülkesi olan Endonezya sahil güvenliğinin zayıf olması, bu geniş sularda su ürünleri bakımından zengin bir potansiyele sahip olması ve ilgili ülkelerin kendi ülke balıkçılarını bu gibi yasa dışı avlanmalardan muaf tutacak uygulamaları yürürlüğe koymamaları gibi nedenleri saymak mümkün. Endonezya vechesinde ise, söz konusu yabancı balıkçı teknelerini donanma gemileri marifetiyle imha etme gibi radikal bir çözüme başvurmasında ise caydırıcılık unsuru öne çıkarmak kadar, giderek ekonomik rekabetin arttığı bölgede Endonezyalı balıkçıların önünü açaçak yeni bir denizcilik politikasına başlanmasının da rolü göz ardı edilemez. Bu noktada, Başkan Jokowi’nin zaman zaman dile getirdiği üzere Takımadalar ülkesi Endonezya’nın denizciliğin her alanında gelişmiş bir ülke seviyesine çıkartılması konusundaki yaklaşımını hatırlamak gerekir. Bunun belli başlı araçlarından biri de, kıta sahanlığında güvenliğin tesisi ve ekonomik değerlerin başka ülkelerce ‘paylaşılmasının’ önüne geçmektir.

Bu noktada, Çin, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam dünyanın en çok balık ve su ürünleri ihraç eden ülkeleri arasında bulunması Endonezya’nın karşı karşıya sorunun açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu ülkeler gibi Endonezya’nın da balıkçılık ve deniz ürünlerinde rol sahibi olmak istemesi, özellikle son iki yıldır hükümetin ekonomi politikaları denizcilik gibi son derece önemli bir kaynağı ön plâna çıkarma politikalarında ortaya çıkıyor. Ve bu önemli ekonomik kaynağın Endonezya balıkçıları ve halkına hizmet edecek şekilde revizyondan geçirilmesi konusuda adımlar atılıyor. İşte bu noktada, Endonezya hükümeti daha önce de var olan çevre ülkelere bağlı balıkçı teknelerinin yasa dışı avlanmalarının önüne geçmek için ‘agresif’ kabul edilebilecek bir yöntemi uygulamakta ısrar ediyor. Endonezya hükümeti kara sularının dış müdahalelerden korunması kadar ekonomik varlıklarının da başka ülke balıkçılarınca bir kazanıma dönüştürülmemesi için aldığı tedbir bugünlerde Endonezya ve Çin’i karşı karşıya getiriyor.

Endonezya’nın Denizcilik Politikası’nın Gelişmelere Etkisi

2014 yılında devlet başkanlığı koltuğuna oturan Joko Widodo’nun kurduğu hükümette Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı olan Susi Pudjiastuti’nin kararlı politikası Endonezya kara sularında yabancı ülke teknelerinin varlığına son vermeyi hedefliyor. Kadın Bakanı’nın sert yaptırımları içeren politikası bölgedeki çeşitli ülkelere ait balıkçı teknelerinin Endonezya kara sularına girmesi halinde donanmaya ait birimlerce batırılıyor. Belli bir dönem içerisinde el konulan yabancı bandıralı gemiler toptan imha ediliyor. Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana Endonezya sularında el konulan yamancı bandıralı toplam 151 gemin imha edildi. Bakan Pudjiastuti 22 Haziran günü yaptığı yaptığı açıklamada önümüzdeki ay, yani Ağustos’ta 30 teknenin daha bu şekilde imha edileceğini duyurdu. Bunlar arasında 17 Haziran günü el konulan Çin balıkçı teknesinin de olduğunu söylemesi dikkat çekiciydi. Bakan, bu politikanın uygulanması konusunda hiçbir ülkeye ayrımcılık yapmayacaklarını üzerine basa basa söylerken, burada hedef açıkçası Çin’di.

ASEAN’da Ortak Bir Siyaset Mümkün mü?

ASEAN içerisinde ekonomisiyle ve siyasi duruşuyla dikkat çeken ve hatta Birlik içerisinde liderlik konusunda adı öne çıkan bir ülke olan Endonezya’nın Güney Çin Denizi anlaşmazlığına taraf olması, Endonezya ve Çin arasında doğrudan bir siyasi krizi getirmesi olasılığı bulunmakla birlikte, ekonomik ilişkiler kadar Endonezya’da azınlık olmakla birlikte ekonomik yaşamı elinde Çin nüfusunun varlığı sorunu iki ülke arasında derinleştirilmesinin önünü alacaktır. Ancak özellikle Çin’le aynı konuda anlaşmazlık yaşayan ve agresif çıkışlarıyla bilinen Filipinler ve Vietnam’ın yanında Endonezya’nın da yer alması ASEAN içerisinde Çin karşısında ortak bir politika geliştirilmesinde pay sahibi olabilir. Bu noktada, Çin’in de önemli yatırımlarının bulunduğu Endonezya gibi bir ülkeyle doğrudan çatışmacı bir yaklaşımda ısrar etmesinin pratik bir yararı bulunmuyor. Bu noktada, Filipinler hükümetinin Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne 2014 yılında Çin aleyhine açtığı davanın sonucunun bugünlerde yayınlanacak olması da Endonezya’nın ne gibi bir duruş alacağında belirleyici olacaktır. Bununla birlikte, Çin yönetiminin, Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddialarına meşruiyet kazandırmanın bir yolu olarak zaman zaman yüzlerle ifade edilen Çinli balıkçı teknelerinin ‘ekonomik’ faaliyetlerini güvenlikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için donanmaya ait gemilerin bu teknelere eşlik etmek amacıyla göndermesi, bölgede tansiyonu her an artırabilecek bir teşebbüs olduğunu da dikkate almakta fayda var.

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/guney-cin-denizinde-yeni-kriz-natuna-adalari/597003

Obama - Dalai Lama Görüşmesi’nin Hatırlattıkları

Mehmet Özay                                                                                                              17 Temmuz 2016

Dalai Lama Öncülüğünde Tibet Siyasi Hareketi ve Çin’le İlişkiler

Tibet’in dini ve siyasi lideri Dalai Lama’nın geçen Çarşamba günü ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesi Çin tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Tibet Budizminin sadece ruhani değil, siyasi liderliğini de yürüten seksen yaşındaki Dalai Lama’nın, zaman zaman Batılı ülkelerin yakın ilgisine mazhar olduğu gibi siyasilerle de görüştüğü biliniyor. Bu bağlamda söz konusu görüşmenin, Obama’nın Dalai Lama ile dördüncü kez olduğunu hatırlamak gerekir. Tüm bu görüşmeler öncesi ve sonrasında Çin’den tepkilerin gelmesi de rutin bir durum arz ediyor. Örneğin 2012 yılında İngiltere Başbakanı David Cameron’ın görüşmesinin ardından bir yıl boyunca İngiltere’ye bakan düzeyinde heyet gönderilmemesi verilen tepkilerin boyutun ortaya koyması bakımından dikkat çekici.

Bu hafta ortasında yapılan görüşme, Çin’in çıkışı özelinde bir değerlendirmenin ötesinde hiç kuşku yok ki, yönetimde son aylarını yaşayan Barack Obama’nın insan hakları ve dini azınlıklar konusunda sergilediği önemli bir duruş olarak anlaşılabilir. Görüşme için mekân seçimi de oldukça ‘incelikliydi’. Beyaz Saray’da siyasilerle görüşmelerde kullanılan ‘Oval Office’ değil de, ‘Map Office’in seçilmesi, Obama’nın Çin’den gelecek tepkileri sembolik olarak engellemeye matuf bir girişimdi. Toplantının bir başka önemli yanı ise, tarihi Çin’in tarihi gibi binlerle ifade edilen bir geçmişe dayanan ve kendine has kültür, gelenek ve dini ile Asya’nın özgün bir coğrafyasını oluşturun Tibet’in siyasi varlığına dair de bir hatırlatma içeriyor.

Çin’in Egemenlik Hakkının İhlali

Bu ve benzeri görüşmeler üzerine Çin hükümetinin verdiği tepkilerin temel nedeni, egemenlik haklarının ihlal edildiği iddiasına dayanıyor. Çin yönetimi yarım yüzyılı aşkın bir süredir Tibet’in kendi toprağı olduğu; Dalai Lama’nın dini lider değil, dini liderlik kisvesi altında siyasi lider olarak Çin’i bölmeye çalıştığını ileri sürüyor. ABD’nin veya bir başka Batılı liderin Dalai Lama ile görüşmesini de Tibet’in Çin’in toprağı olduğu konusundaki güvencesine muhalif bir girişimde bulunması yönündeki iddialarından kaynaklanıyor.

Çin’in Tibet topraklarında nasıl bir hak iddia ettiği ve bunu nasıl pratiğe geçirdiği konusu önemli. Tarihin uzun bir döneminde bağımsız bir toprak parçası olarak varlığını korumuş olan Tibet, dönem dönem Moğolların ve çeşitli Çin hanedanlıklarının ve akabinde çok kısa bir süre de olsa, 19. yüzyıl sonlarında İngilizlerin siyasi egemenliğine girdi. Özellikle bu son dönem, Çin devleti tarafından Tibet’in Çin’den koparılması süreci olarak algılanıyor ve bugün Çin yönetiminin Batılı devletlere Dalai Lama konusundaki uyarılarının da temelini  oluşturuyor. Öte yandan 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında yaşanan siyasi değişimler neticesinde Tibet bağımsız bir toprak parçası hüviyetine kavuştu. 1949’daki komünist devrimle birlikte, sadece ‘uzak’ tarihin değil, 19. ve 20. yüzyıl başları gibi yakın tarihinde de  maruz kaldığı istilalarla bir tür korunma psikolojisine bürünen Çin, Tibet gibi pek de o dönem uluslararası gündemde yer etmeyecek bir coğrafyayı ilhak girişiminde bulundu.

Tibet’in İlhakı veya Tarihi Gerçekler

Çin’in Tibet’i işgal etmesinin temel nedeni tıpkı Güney Çin Denizi konusunda olduğu gibi ‘tarihe’ yapılan referans. Ancak uluslararası arenada haklarını arayan Tibetliler ise, ‘farklı’ bir tarihle gündemi belirlemeye çalışıyor. Geçmişte dönem dönem ortaya çıkan Moğol ve Çin istilalarına rağmen, bağımsızlığını koruyabilmiş olan Tibetliler bu her iki yabancı topluluk içerisinde Tibet budizminin yayılması gibi kültürel etkileşimde etkin rol oynadı. Yakın döneme gelindiğinde ise, özellikle Çin’deki gelişmelerle birlikte 20. yüzyıl başlarında da bağımsız bir ülke konumunda. Çin’in bu çetrefilli tarihi süreçte bir dönem hakimiyet kurduğu Tibet’i komünist devriminin akabinde yeniden kendi toprağı kabul ederek ilhak etmesi bugüne kadar devam edegeldi. Başta Hindistan olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden on binlerce Tibetli’ye karşılık, geride kalan topluluk ise, Çin hükümetlerinin uyguladığı iç göçlerle neredeyse azınlık konumuna geldi. Çin yönetimi, bu süreçte Tibet’te nükleer silah üretimi gerçekleştirip, atıklarını gömerek hem doğa ve hem de insan sağlığını tehdit eden icraatları olduğu belirtiliyor. 

Tibet ise, tıpkı geçmişte olduğu gibi komşuları Moğollar ve Çinlilerin dev ordularıyla değil ‘bilgelikleriyle’ ayakta kalabildiklerinden bugün de aynı tabloyla karşılaşıldığını söylemek mümkün. Dalai Lama’nın dünyayı gezerek siyasi ve toplum liderleriyle görüşmeleri Tibet hareketinin stratejisini oluşturuyor. Savaşı değil, barışı öngören ve bu çerçevede Çin devletiyle ortak noktalarda buluşacak bir barış anlaşması yapılmasını talep ediyor. 

Tibet Sürgün Hükümeti

Çin’in 2. Dünya Savaşı sonrasında kendi iç güvenliğini tehdit ihtimali bulunan çeperindeki bölgeler üzerinde siyasi hakimiyet kurma politikası Tibet’i de içine alacak şekilde genişlemiştir. Komünist devrimden sadece birkaç yıl sonra yani 1950 yılında Çin’in Tibet’i ilhakı başladı. Bu süreçte, Dalai Lama Pekin nezdinde girişimlerde bulunup dönemin önde gelen siyasileriyle görüşmeler yapsa da, Çin’in bildiğini okuması üzerine baş gösteren toplumsal ayaklanma sonrasında gelen şiddet ortamı üzerine Dalai Lama 1959 yılında yaşadığı toprakları terk ederek Hindistan’ın kuzeyinde Dharamshala’ya yerleşti. Bu süreçte, dikkat çeken husus, Dalai Lama ‘pasif eylem’ yöntemini benimseyerek Hindistan’ın kuzeyinde ‘Küçük Laksa’da yaşamını sürdürürken, sürgün hükümetinin başında yer almakla kalmamakta, seçimlerle sürgün parlamentosu oluşturarak demokratik bir sisteme atıfta bulunur.

Dalai Lama, bu mücadelede Tibet’in önde gelen siyasi ve entellektüelleriyle Hindistan’da faaliyet gösterirken, Batılı ülkelerde de temsilcileri ve bağlılarıyla dikkat çeker. ‘Tibet Sürgün Hükümeti’ adıyla anılan siyasi temsil kurumunun Hindistan’da bulunması Çin ve Hindistan ilişkilerinde hassas noktalardan birini oluşturur. Dalai Lama’nın, Tibet’in bağımsızlığı ve Çin istilasından kurtulma yönünde başlattığı mücadele, o dönemin özellikleri dikkate alındığında sıradan bir hareket olarak değerlendirilemez. Aksine, sömürge sonrası dönemin artan siyasi bilinç ve özgürlükçü hareketlerinin bir parçası olarak kendine yer buldu.

Bu anlamda, Dalai Lama şahsında Tibet Budizminin özgürlükçü hareketler noktasında ‘pasif eylem’ olarak adlandırılabilecek bir direnişi olduğu görülür. Batılı siyasiler nezdinde kabul görmesi aşağıda bahsedileceği üzere, Dalai Lama’nın siyasi bir lider olarak belirlediği ve temsil ettiği dini/geleneksel yapıya göre oldukça ‘liberal’ yönelimle bağlantılı. Tabii, bu kabulün bir siyasi desteğin yanı sıra, Batı’nın ‘mistik doğu’ geleneklerine yönelik sempatisinin de rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Aradan geçen on yıllar içinde Tibet temsilcileriyle Çin’li yetkililer arasında çeşitli görüşmeler yapılması ve BM tarafından 1959, 1961 ve 1965 yıllarında çözüm ortaya koyması iki taraf arasında anlaşmayı getirmedi. Dalai Lama’nın Obama’yla yaptığı son görüşmede ortaya konduğu üzere Tibet tarafı bağımsızlık değil, Çin yönetimiyle masaya oturup ‘gerçek’ bir otonom yapı kazanmayı hedefliyor. Bu otonom yapı içerisinde yukarıda ifade edildiği üzere ‘demokratik’ bir yönetimi öngörüyor.

Dalai Lama: Bir Ruhani Lider

Gerçek adı Tenzen Gyatso olan Dalai Lama, Tibet Mahayana Budizminin ruhani lideri olduğu kadar, belki bundan daha çok anavatanının özgür bir yönetime kavuşması için verdiği mücadeleyle siyasi bir lider olarak tanınıyor. Dini-kültürel bir geleneğin uzantısı olarak ortaya çıkan Dalai Lama, Budha’nın reankarnasyonu olarak bugüne kadar varlığını sürdürdü. 1950 yılında ise 15 yaşındaki Dalai Lama bu silsilenin 14. mensubu olarak görevlendirildi.

Dalai Lama adı, pek de dünyevi çaba ve gayretlerle irtibatlı olmadığı varsayılan bir dinin, yani Budizmin kendi halinde bir rahibi olmaktan ziyade, siyasi hareketle birlikte anılır. Her ne kadar kendisini ‘Ben sıradan bir rahibim’ diye tanımlasa da, Budizm öğretisinin Orta Asya’da Tibet topraklarındaki varlığının temsilcisi olan ve ‘Lama’lar silsilesinin 14.sü olan Dalai Lama, yarım yüzyıldır Çin’in hakimiyetine karşı Tibet’in bağımsızlığı için verdiği siyasi bağımsızlığın öncüsüdür. Pür dini inanç ile mücadeleyi şahsında bütünleştiren Dalai Lama, sergilediği duruşuyla belki de mensubu bulunduğu dine ve de siyasi harekete uzak kitlelerce de ilgi görüyor.

Bir Budist Rahibin Demokratik Çıkışı

Dalai Lama’nın siyasi hayatı, Çin’in ilhak girişimiyle birlikte dönemin Çinli yetkilileriyle görüşmeleriyle başlatılabilir. 1960’lı yıllarda ise, sürgün hükümetine ‘demokratik’ bir yapı kazandırmasıyla üçüncü dünya ülkelerindeki dini liderler arasında farklı bir duruşu olduğunu ortaya koydu. Sürgün parlamentosu seçimle belirlenirken, olası bir ‘Tibet özgürlüğünde’ siyasi bir hak talep etmeyeceğini de beyan ederek halkına nasıl bir siyasi yönetim istediğinin işaretlerini verdi. Dalai Lama’nın sürgündeki icraatlarının belki de en dikkat çekeni, 1960’lı yılların başlarında, ‘gelecekteki’ bir Tibet devletinin anayasasını oluşturmak oldu. Budist ilkeler ve modern demokratik değerlerin birleşiminden doğan bu anayasa, şu ana kadar uygulama fırsatı bulamasa da, salt bir yönetim meselesi olarak değil, Tibet siyasi kültürünün dönüşümü anlamı taşımasıyla da dikkat çekiyor.

Siyasi bir lider olarak uluslararası arenaya çıkışı ise, 1973 yılından itibaren Litvanya’dan ABD’ye çeşitli ülkeleri, Vatikan’dan Canterbury Kilisesi’ne kadar çeşitli küresel dini kurumları, sivil toplum kuruluşlarından üniversiteler kadar ‘seküler’ yapıları ziyaretleri Dalai Lama’yı uluslararası bir figür haline getirirken, tüm bu süreçte Tibet davası için destek arayışlarını sürdürdü. Şiddetten kaçınan ve diyalogu öncelleyen siyasi yaklamışı nedeniyle 1989 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Bu noktada, Dalai Lama’nın 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren verdiği mücadele yerel veya bölgesel değil, küresel bir boyutu taşındı. Hindistan’da gördüğü kabulün ardından, özellikle Batılı ülkelerden aldığı destek salt bir sempati ürünü de değil. Başta Tibet’in geçmişi olmak üzere sahip olduğu egemenlik hakkı, o topraklarda hüküm süren toplumun insan hakları çerçevesi kadar, Çin gibi bölgesel ve giderek küresel bir tehdit algısına yol açan bir gücü kendi sınırlarına çekmenin de bu süreçte bir rolü var.

Komünist Devlet Budizmi Şekillendirmek İstiyor

1949 yılında Çin devleti ‘komünizmi’ siyasi rejim olarak belirlese de, kadim Çin geleneği ve bu geleneğin bugüne yansıyan yüzünde Budizm kaçınılmaz bir sosyal gerçeklik olarak kendini ortaya koyar. Bu anlamda, Tibet Budizmi ile tüm dinlere yönelik baskılara rağmen, halkın ‘külürel’ genetiğinde sahici bir yeri olduğu düşünülebilecek ve adına ‘Çin Budizmi’ denilecek yapı arasında ne türden bir bağdaşıklık ve kopukluk olduğu sorgulanmayı hak ediyor. Bu çerçevede Çin yönetimi Dalai Lama’yı tanımadığı gibi, onun vefatının ardından gelecek Lama’yı tanımayacağını açıkça ortaya koyuyor. Açıkçası komünist bir ideolojiye dayanan Çin yönetiminin bir dini grubun liderini belirleme hakkını kendinde bulundurması söz konusu din ve o din mensupları üzerindeki siyasi baskısının bir göstergesi olduğu kadar, kendi içinde de son derece çelişkili bir durum oluşturuyor.

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/obama-ve-dalai-lama-gorusmesinin-hatirlattiklari/594606

Çin ‘Müslüman Şehri’ Projesi ve Hedefleri / China’s Muslim City Project and Objectives

Mehmet Özay – Kuala Lumpur

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’ın Ocak ayında Ortadoğu’ya yaptığı ziyaretler çerçevesinde ‘Arap Politika Belgesi’ adı verilen bir belge yayınlandı. Çin ve Arap dünyası arasında mevcut ilişkileri, uzun vadede daha da geliştirmeyi hedefleyen belgenin ardından, Çin’de kurulacak ‘Dünya Müslüman Şehri’ projesi gündeme geldi. ‘Hui Kültür Parkı’ adıyla da anılan proje, ülkenin batısında Çinli Müslümanların ağırlıkta olduğu Yinchuan yakınlarında 2012 yılında inşa edilmeye başlandı ve 2020 yılında tamamlanması plânlanıyor.

Bu anlamda Çin’in durup dururken böylesi bir proje için 3.7 milyar Dolar ayırması; projenin Sincan Eyaleti’nde değil de, ülkenin batısında Ningxia Eyaleti başkenti ve Çin asıllı Müslümanların ağırlıkta olduğu Yinchuan şehrinde yapılıyor olması; Komünist rejimle idare edilen Çin’in bu projeyle bölgesel ve küresel Müslüman çevrelere bazı mesajlar vermek istemesinin yanı sıra, İpek yollarının bağlantı noktasında bulunmasından hareketle seçildiği mekân, maddi-manevi donanım, ekonomik kalkınma ve küresel imaj gibi çeşitli açılardan ele alınmayı hak ediyor.

Çin-Arab Ülkeleri Yakınlaşması

Çin, 1980’lerin başından itibaren sergilediği ekonomik kalkınma hamlesi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları, özellikle petrole bağımlılık dolayısıyla Arap dünyasına yakınlaşma eğilimi gösterdi. 2000’li yıllara gelindiğinde ise, Çin artık ekonomik gücünün yanı sıra, dünya siyasetinde bir güç merkezi olmaya doğru ilerliyordu. Bu anlamda, kayda değer bir gelişme gösteren Çin, dünya ülkeleriyle sadece ekonomi ve ticaret bağlamında kalmayan bir yakınlaşma içine girmeye başladı. Bu süreçte Çin-Arap ülkeleri arasında askeri işbirlikleri, alt yapı yatırımları, krediler gibi vasıtalarla yeni bir yapılanma gündeme geldi. Akabinde, ‘Çin-Arab İşbirliği Forumu’ ‘Çin-Arap Dostluk Konferansları’ ile ‘Çin-Arab İlişkileri Medeniyetler arası Diyalog Toplantıları’ birbirini izledi.

Hiç kuşku yok ki, bu süreç küresel bir güç olma iddiasındaki Çin’in dışa açılma politikasının bir yansıması. Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu yılın başında Mısır ve Suudi Arabistan gibi Arap dünyasının iki önemli ülkesine yaptığı ziyaret çerçevesinde ortaya konan ‘Arap Politika Belgesi’, ilişkilerin sadece bu iki ülkeyle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Aksine, Çin yönetimi, İslamiyetle özdeşleştirilen Arap dünyasını bir bütün olarak ele aldığını, söz konusu belgeyi Arap Birliği’ni muhatap almasıyla gösteriyor. Çin’in, Arap ülkeleriyle kurduğu ve kurmakta olduğu ilişki enerjiden eğitime, medyadan barış süreçlerine kadar teknik, kültür, yatırım, ekonomi gibi pek çok konuyu kapsamasıyla, tıpkı 2015 yılında Afrika açılımında olduğu gibi bir Arap açılımı sürecine işaret ediyor. 

Hui’ler Üzerinden Yeni Bir Din Algısı Üretimi

Bir süredir Sincan Eyaleti’nde Uygurlara yönelik uygulanan etnik politikaların şiddete dönüşmesine karşılık Çin, ülkede Müslümanların sadece Uygurlardan ibaret olmadığını, söz konusu ‘Müslüman Şehri’ projesini, Han etnik yapısına mensup Müslümanların yaşadığı bir bölgede ortaya koyarak göstermek istiyor. Tarihin değişik dönemlerinde İslamiyeti benimseyen bu kitle ‘Hui Müslümanları’ olarak anılıyor. Temelde aynı kültür ve medeniyet köklerinden gelen kitle olmaları nedeniyle Hui’lerin Çin komünist rejimi ve geniş Çin toplumuyla ilişkilerinin Uygurlarınkinden farklılık arz edeceği düşünülebilir.

Ancak Çin yönetimi, Hui Kültür Parkı adını verdiği projeyle, komünist rejimin tasarladığı veya arzu ettiği bir İslam dini ve kültürü yapılaşmasını kendi eliyle ortaya koymaya çalıştığını söylemek mümkün. Bu anlamda, ‘Müslüman Şehri’ imajı, Çin devleti perspektifinden İslam kültür ve medeniyeti bağlamında çeşitli mekânlar/yapılar ve etkinliklere konu olacağı düşünülerek bir ‘Çin Müslüman Şehri’ imajı oluşturulacaktır. Ancak bunun salt mekânsal konumlandırmayla sınırlı olmayacağı, peşinden komünist rejimin resmi din anlayışı -ki burada İslamiyeti anlamak gerekir- ve pratiğini toplumsal kanallara taşıyacak bir süreç işletilecektir.

Müslüman Toplumlara Uzatılan ‘Zeytin Dalı’

2012 yılında başlanan söz konusu şehir inşasını, Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 yılında kadim Deniz ve Kara İpek Yolları projesini dillendirmesi ve akabinde bu yılın başında Ortadoğu’ya gerçekleştirilen resmi ziyaretle birlikte ele almak gerekir. Bu çerçevede, komünist Çin rejiminin İslamiyet algısı bağlamında, Çin toplumundaki Müslümanlarla ilişkisi kadar Arap dünyası açılımı noktasında Arap toplumları ve genel itibarıyla Müslüman toplumlara verilmek istenen bir mesaj var. Bu noktada Çin’in örneğin uluslararası bir nitelik kazanmış olan Müslüman Uygurlarla arasındaki çatışmacı durum, ülke içinde hangi İslam algısını gündeme getireceği sorununun doğmasına neden oluyor.

Hiç kuşku yok ki, küresel bir güç olan Çin’in, İslamiyetle özdeşleştirilen Arap dünyasıyla bugüne kadar enerji gibi sınırlı alanlardaki ilişkilerini geliştirilebilmesi için İslam toplumlarına pozitif bir mesaj verme zorunluluğunda olduğu görülüyor. Bu bağlamda, Sincan Eyaleti’ndeki Uygur Müslümanlarına yönelik politikalarıyla olumlu bir imaja sahip olduğu söylenemeyecek Çin yönetimi, bu ‘Müslüman şehri’ projesiyle iki hedefi gerçekleştirmeyi istiyor. İlki rejimin İslamiyete dair küresel imajını yenilemek. İkincisi ise, ‘Arap Politika Belgesi’nde ortaya konduğu üzere, Arap ülkeleriyle kurulması plânlanan kapsamlı işbirliklerinin ‘yumuşak’ alt yapısını tesis etme. Bu bağlamda, söz konusu bu proje, Arap ülkeleriyle kurulan ilişkinin ilk etapta sosyo-kültürel vechesini öne çıkarmayı hedefliyor. Bu noktada, Arap Politika Belgesi’nde ‘Kültür ve Toplumlararası Değişim’ başlıklı bölümdeki birinci maddede yer alan ‘medeniyetler arası diyalogun geliştirilmesi’ yaklaşımına tekabül edecek bir boyutu var.

Hazcı Kültür İnşası ve Dini Manipülasyon

Bununla birlikte, adı, tasarımı, ilham kaynağı gibi arka plân oluşumunda bir tür İslami sosyo-kültürel devinime ev sahipliği yapacağı imajı veren bu projenin hangi boyutları kapsayıp kapsamadığını bütünüyle ortaya koymak en azından şu anda mümkün değil. Ancak bazı batılı gözlemcilerce ‘Muslim Disneyland’ olarak adlandırılması ve belirli noktalardan doğrudan uçak seferlerine başlanacak olması gibi alt yapı hazırlıklarından hareketle, bu ‘kültür’ projesinin, paralı Arap turistler için cazibe merkezi olması yönünde bir çaba sergileniyor.

Bu tip projelerin temelde popüler, gündelik ve tüketimci/hazcı kültüre ait değerlerle bezenmesi, hedef kitle olarak görülen Arap halklarının ‘iştah’ yönüne hitap edecektir. Tabii bu noktada, ‘disneyland’ yaklaşımının Binbir Gece masalları ve efsanevi Alaaddin konseptleriyle bir oryantal duruşa işaret ettiği de gözlerden kaçmamalı. Bu da, karşımıza ateistlikte iddiasını sürdüren, ‘kapitalizme’ de epeyce yol vermis olan bir ülkede post modern bir durum ortaya çıkıyor. Bu anlamda, projenin seküler/dini turizm, eğlence sektörü gibi hususlarıyla öne çıkartılmasının, komünist bir rejimin İslamiyet gibi bir dine açabileceği alanın bizatihi devlet kurumları ve aktörlerince manipülasyonundan ibaret olduğunu gösteriyor.

Çin ve Arap İlişkilerinde Yeni Model: İpek Yolları

'Disneyland’ inşasının Çin-Arap ilişkilerinin ekonomik vechesiyle ilgili bir boyutunun da olduğuna kuşku yok. Öncelikle pür bir yatırım olarak ele alındığında, devlet başkanı Şi Cinping tarafından ilk defa 2013 yılında gündeme getirilen ve bu yılın başında Mısır ziyareti sırasında yaptığı konuşmada üzerinde durduğu ‘Kara ve Deniz İpek Yolları’ projeleriyle doğrudan bağlantılı. Geniş anlamda değerlendirildiğinde, İpek Yolları her iki güzergâhtan da Arap ülkeleriyle birleşiyor. Dolayısıyla Yinchuan şehrine yeni bir çehre kazandıracak olan proje, çeşitli ekonomik faaliyetlere konu olmasıyla ‘Deniz ve Kara İpek Yolları’ projelerinin bir ayağını teşkil ettiği görülür. Bu anlamda, Kara İpek Yolu’nun Çin’in batısında geçtiği bu şehir, bu anlamda bir cazibe merkezi olmaya aday. Bu proje de, söz konusu bu plânın bir parçası.

Bu nedenle, Çin yönetimi İpek Yolları projesiyle hem bölgesel hem küresel alt yapı yatırımları, ticaret ve siyasi ilişkileri geliştirmeyi öngörüyor. Projeye ‘İpek Yolu Ekonomi Kuşağı’ adı verilmesi de bunun göstergesi. 1980’lerin başından itibaren birinci kalkınma hamlesi olarak değerlendirilebilecek süreçte güneybatı sahil şerindeki ve hinterlandındaki şehirlerin büyük bir hızla kalkınarak küresel ekonomi ve kültür yapılaşmasına eklemlenmesinin ardından, şimdi sıra geri kalmış bölgelere geliyor. ‘Müslüman şehri’nin inşa edileceği Yinchuan şehri de ülkenin geri kalmış batı bölgesinde, kadim İpek Yolu güzergâhında bulunmasıyla öne çıkıyor.

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/cinin-musluman-sehri-projesi-ve-hedefleri/586901

Tezatlar Şehri Cakarta’da Ramazan / Ramadhan in Jakarta: A City of Contradictions

Mehmet Özay – Cakarta                                                                                            14 Haziran 2016

Endonezya Cumhuriyeti’nin başkenti Cakarta, Ramazan’ın ruhuna uymaya çalışıyor. Üçüncü dünya ülkelerinin en kalabalık başkentlerinden biri olmakla kalmayan Cakarta, İslam dünyasının en renkli ve kalabalık Müslüman nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Ramazan ayında başkent, geniş kesimlerin Ramazan heyacanına konu oluyor.

‘Cakarta, İslam, Müslümanlık’ dendiğinde akla kuşkusuz ki İstiklal Camii geliyor. Devlet erkânının da ülke ve başkent ‘İslamının’ simgesi olarak dünyaya tanıtma çabası gösterdiği İstiklal Camii, İslam ülkelerinden gelen üst düzey resmi zevatın ilk uğrak yerlerinden biri olmasıyla da tanınıyor. Bu cami, Ramazan ayında da önemli etkinliklere ev sahipliği yaparak, sosyo-dini işlevini yerine getiriyor. Ancak başkent, bu camiinin dışındaki diğer dini/seküler mekânlarıyla da Ramazan’ı kucaklıyor.   

Zıtlıklar başkenti olarak da anılmayı hak eden Cakarta’da, geniş Müslüman kesimlerin varlığının kısmen yönetime de yansıması nedeniyle Ramazan ayı, inananların gündelik yaşamını rahatlatacak uygulamalara sahne oluyor. Bu zıtlıkları görünür kılan en önemli unsur ise, iki yıla yakın bir süredir şehrin valisinin Çin asıllı bir Hıristiyan olan Basuki Tjahaja Purnama tarafından yönetiliyor olması geliyor. Çin’in Hakka etnik yapısına mensup olması dolayısıyla Ahok lakabıyla da anılan vali, Ramazan ayı öncesinde kendisine bağlı kurumlarda çalışma saatlerini düzenleyerek ‘hoşgörü’ ortamına zemin hazırlıyor. Bununla birlikte, çalışanların iş disiplininden taviz vermemesi gerektiği yollu açıklamalarıyla da revahete engel oluyor. Resmi kurumlarda sabah yedide başlayan mesai, öğlen ikide sona eriyor. Böylece, Müslüman kitle, sabah ezanının ardından işe gitmek için yola koyulurken, öğlen namazının ardından aileleriyle iftar hazırlıkları için yeterli vakte sahip oluyorlar.

Böylece, öğlenden sonra, gündelik koşuşturma iftar telaşına dönüşüyor. Son derece lüks araçlar ve konvaniyonel taksilerin yanı sıra, üç tekerlekli ‘bajai’, ki yerlerde ‘becak’ olarak adlandırılan ‘taksiler’, neredeyse her köşe başını tutmuş ‘ojek’ler, yani kiralık motosikletler yolcularını bekliyor. Şehrin merkezi Monas Anıtı çevresindeki dev caddelerinden başlayan trafik karmaşası çeperlerdeki mahallelere kadar yayılıyor. Aileleriyle, eş dostla birlikte iftar açma arzusu, sadece evlere yönelmiyor insanları. Geniş kesimlerin yaşam standardı görece düşük de olsa, ‘dışarda’ envai türden yeme-içme mekânları neredeyse herkese uygun seçenekler bulunmasını kolaylaştırıyor. Geniş caddelerin, dar sokakların sağlı sollu kaldırımlarında ikindi sonrasında açılmaya başlayan ‘beş ayak’ (kaki lima) ve ‘Tegal lokantası’ (warteg) tabiri verilen ‘seyyar’/’açık hava’ lokantalarından, orta halli lokantalara ve beş yıldızlı otellerin ve lüks restoranların ‘ekstrem’ menüler sunan mekânlar başkentin en önemli zıtlıtlarından biri olarak Ramazan’da da varlığını sürdürüyor.

Başkent, gecekondular ile gökdelenlerin içiçe geçmesiyle bir başka tezatla karşımıza çıkıyor. Son dönemde kalkınmacı söylemle küresel sahnede yer alan Endonezya’nın başkenti, farklı dünyaların çatışma alanı kadar, bu çatışmanın ortak bir zeminde buluşması için bir tür gayrete de konu oluyor. Bu anlamda, İki farklı dünyanın göstergesi olan gecekondu ve gökdelenleri sembolik olarak birleştirense camiler ile mescidler. Başkent gecekonduları içine sıkışmış irili ufaklı camileri kadar, aralarında dev bankaların da bulunduğu bazı kamu kurumlarının yanı başında ‘gösterge değeri yüksek’ camileri kadar, gökdelenlerin zemin katlarındaki ‘mescidleriyle de’ kutsal ayda farklı bir çehreye bürünüyor. Halkın kutsal mekânlarda hep birlikte iftar yapma geleneği, dev şirketleri de benzer bir uygulamaya sevk ediyor. Böylece, gökdelenlere yerleşik şirketlerin yanı başındaki camiler ile alt katlarındaki mescidler Ramazan ayında fakir-fukaranın gönlünün alındığı mekânlara dönüşürüyor.

Normal günlerde bu binalara belki de yolu hiç düşmeyen şehrin ekonomik ve sosyal anlamda mağdur kesimleri, aynı sosyal tabakaya mensup hem cinsleriyle birarada kutsal ayın en önemli anlarından birini tecrübe ediyor. Sadaka-ı cariye mesabesinde hareket eden şirketler, oldukça düzenli organizasyonlarla fakir-fukaranın iftar saatini şenlendiriyor. Şirket çalışanların ve cami/mesjid görevlilerinin el birliğiyle hazırlanan sofralara ‘misafirler’ davet ediliyor. Kadın-çoluk çocuk, yaşlı insanlar belki de en huzurlu anlarını yaşıyorlar. Bununla birlikte, bu ‘nimete’ şükür ettikleri kadar, ait olmadıkları bir mekânda bulunmanın getirdiği bir tür çekingenliği de yüzlerinde okumak mümkün. İlgili şirketi temsilen gelen ‘yetkililerin’ bu insanlarla birarada aynı ortamı paylaşarak bir tür ‘kardeşlik’ örneği sergilemesi bu çekingenliği gidermeye matuf bir yönü de yok değil. Böylece ‘biz ruhu’ pratiğe yansıtılmaya çalışıyor. Başkent Cakarta, zengini fakiriyle geniş Müslüman kesimler Ramazan’ı tüm zıtlıklarıyla birlikte yaşıyor.  Tüm bu zıtlıklara rağmen, Müslümanlar ‘oruçla’ birliği yakalıyor.

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/tezatlar-sehri-cakarta-da-ramazan/589547

Rusya’dan ASEAN Açılımı

Cihan Kurtaran                                                                                                              30 Mayıs 2016

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, ASEAN devlet ve hükümet başkanlarını 19-20 Mayıs günlerinde Karadeniz sahilindeki Sochi şehrinde ağırladı. Bu toplantı, Rusya ile ASEAN arasında diyalog partnerliği ilişkisinin 20. yılına denk gelmesiyle de dikkat çekiyor. Toplantı sonrasındaki Sochi Bildirgesi’yle iki taraf arasındaki diyalog partnerliğinden stratejik partnerliğe doğru bir yönelimin olduğu görülüyor.

ASEAN açısından bu toplantının önemi, Birliğin sınırları dışında katıldığı ikinci toplantı olma özelliği taşıması. Rusya-ASEAN ilişkileri Soğuk Savaş’ın bitmesiyle 1991 yılında başladı. O yıl, Kuala Lumpur’daki Bakanlar düzeyindeki toplantıya davet edilen Rusya, 1996 yılında Cakarta’da yapılan 29. ASEAN Bakanlar toplantısında ‘Diyalog Partneri’ olarak ilişkileri geliştirdi. Bundan sonra çeşitli anlaşmalarla, özellikle ekonomi işbirlikleri şeklinde gelişme gösteren ilişkilere paralel olarak Rusya 2009’dan itibaren ASEAN’da daimi temsilci sıfatıyla yer almaya başladı. Bununla birlikte, Rusya’nın henüz ‘strateji partnerlik’ düzeyinde ilişkisi bulunmuyor.

İlk etapta bakıldığında Rusya’nın ASEAN’la bu denli yakın olabileceğine şaşırılabilir. Rusya’nın bu girişimini, ABD’e karşı bir hamle olarak değerlendirilebileceği gibi, özellikle Kırım’ın ilhakının ardından ABD ve AB’nin Rusya’ya yaptırımları karşısında Putin yönetiminin alternatif arayışları arasında ASEAN’ın bir yerinin olduğu şeklinde yorumlamak gerekir. Hatırlanacağı üzere geçen yıl Kasım ayında ABD Başkanı Barack Obama, ASEAN liderleriyle Los Angeles’da biraraya gelerek birlik tarihinde bir ilke imza atmıştı. Ayrıca ABD’nin Asya-Pasifik bölgesinde coğrafi, ekonomi, insan kaynakları, şehirleşme, orta sınıflaşma eğilimleri gibi modernleşme süreçlerinin başat unsurlarının öne çıktığı ASEAN’la ilişkilerini istikrarlı bir şekilde geliştirdiği görülüyor. Bu noktada ABD Başkanı Barack Obama’nın ASEAN liderleriyle yedi kez biraraya gelmesi ülkelerarası ilişkilerde bireysel temasların ne denli olduğunu ortaya koyuyor.

Oysa Putin, bugüne kadar ASEAN’dan gelen davetlere kendisi gitmek yerine başka temsilcilerini göndermeyi yeğlemesi ve sadece bir kez, o da Sochi Zirvesi vesilesiyle ASEAN liderleriyle biraraya gelmiş olması Rusya’nın bölgeyle temasındaki zaafiyeti ortaya koyuyor. Putin yönetimi ilişkilerinde, ASEAN bölgede komünizmle yönetilmiş veya halen yönetilmekte olan Laos, Vietnam, Kamboçya gibi ülkeleri öncelliyor. Ayrıca, çeşitli nedenlerle ABD ile ilişkileri görece zayıflayan örneğin Tayland gibi ülkelerle yeniden masaya oturmaya çalışıyor. Ancak ABD’nin en son Obama’nın silah ambargasonun da kaldırıldığını açıkladığı Vietnam ziyareti ile ortaya koyduğu bir gerçek var ki, o da artık ABD yönetimlerin hangi rejimle yönetildiklerinden ziyade, hangi alanlarda işbirliğine kapı aralayabilirim yaklaşımıyla bölgede aktif bir politika izliyor.

ASEAN’a üye ülkelerin her biri için Rusya’nın ne anlam ifade ettiğiyse farklı değerlendirilmeyi hak ediyor. Sochi’deki toplantı, ASEAN liderlerinden bazılarının ilk defa Rusya’yı ziyaretleri anlamı taşıyordu. Temelde bu her iki ‘davete’ bakıldığında, ABD’nin ‘Pasifik Yüzyılı’ projesinde önemli bir yeri olan ASEAN’ın, Rusya tarafından da daveti ASEAN’ı giderek bölgesel bir yapılanmanın ötesinde, küresel siyasette kayda değer bir yer aldığı yönünde bir intibaya yol açabilir. Ancak, ASEAN’ın kuruluş ilkelerinde ekonomik işbirliği temelli bir organizasyon olduğu hatırlandığında, ABD ve Rusya’nın ASEAN üzerinden hem Pasifik hem de küresel siyaset ilişkisinde başat rol oynamaya çalışmaları bir tür ikilemi de beraberinde getiriyor.

ASEAN ülkelerinin kendi aralarında ve bölgesel sorunlara yaklaşım noktasında ‘ortak bir siyaset’ üretemediklerine zaman zaman değiniyoruz. Bu bağlamda, en çarpıcı durum ise, Güney Çin Denizi konusunda Çin’le nasıl bir ilişki kurulacağının dahi belirlenememiş olmasıdır. Güney Çin Denizi sorununda ASEAN, sadece Çin’le karşı karşıya gelmiyor. Aksine egemenlik konusunda -şu ana kadar pek gündeme getirilmemiş olsa da- üye ülkeler aralarında da anlaşmazlık söz konusu. ASEAN’ın kendi coğrafyasında öne çıkan sorunlar karşısında ortak bir siyaset geliştirememiş olması, Rusya ve ABD ilişkisinde nasıl bir siyaset izleyeceği sorusunu akla getiriyor. Bu noktada, iki küresel güç karşısında ASEAN’da lider konumunda olan ve tüm üye ülkelerle yapıcı ve sürdürülebilir ilişki yürütebilecek bir ülkenin varlığı henüz ortada gözükmüyor.

Sochi Zirvesi çerçevesinde, ASEAN liderlerinin Rusya devlet başkanıyla görüşmelerinin yanı sıra, ikili ilişkiler de yapıldı. Bu anlamda, Singapur, Malezya, Tayland Başbakanları ile Endonezya devlet başkanının Vladimir Putin’le ikili görüşmelerinde ticaret, yatırım ve silah satışı gibi konular gündeme geldi. Bu görüşmelerin belki de en dikkat çekeni Putin-Jokowi buluşmaydı. Görüşmede iki ülke işbirliği noktasında neredeyse değinilmeyen alan kalmadı dense yeridir. Öne çıkan alanlar ise enerji ve petrol, alt yapı yatırımlarıydı. Bu bağlamda,  uzun bir aradan sonra Endonezya’da petrol rafineri tesisinin kurulması kararıydı. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, bu yatırımın başkent Cakarta’nın 120 km doğusunda inşa edilmesi plânlanan rafinerinin 13 milyar dolarlık yatırım beledi olduğu belirtildi. Bir diğer dikkat çeken yatırım ise, zengin doğal kaynaklara sahip Kalimantan Adası’nda demiryolu inşaatı.

Putin-Prayut görüşmesinde ise, 2014 Mayıs’ında dönemin başbakanı Yingluck Shinawatra hükümetine yönelik askeri darbenin ardından ABD’nin Tayland cunta rejimiyle ilişkilerinde bir tür gerginlik yaşanıyor. Bu süreçte, ABD demokratik seçimlerin en kısa sürede yapılması konusundaki baskılarına rağmen, rejimin bu konuda elini ağırdan alması üzerine bir tür silah ambargosu gündeme geldi. Bu noktada, Tayland, ABD-Rusya arasındaki çekişmeden de istifade ederek, silah alımlarını aralarında Rusya’nın da olduğu diğer ülkelerle gerçekleştirmeye kararı aldı. Putin-Prayut görüşmesinin zeminini hazırlayan ise, Başbakan yardımcısı ve Savunma Bakanı  Prawit Wongsuwon’nun Rusya’ya daha önce yaptığı iki ziyaretti.

Zirve sonrasında yayınlanan bildiri, 2016-2010 yılları arasında iki taraf arasında Kapsamlı Eylem Planı ve İşbirliğinin Geliştirilmesi anlaşması adıyla da anılılıyor. Bu bildirideki bazı hususlara dikkat çekmekte fayda var. Rusya ve ASEAN ilişkileri son dönemde gelişmekte olan ‘çok kutupluluk’ çerçevesinde değerlendiriliyor. Bölge ülkelerinde bazı siyasetçiler ve akademisyenlerin ABD hegemonyasında bir küresel siyaset istemedikleri biliniyor. Bu çerçevede, ABD ile ilişkileri ‘tekel’ gibi görmek yerine, diğer ülkelerle de ilişkilerin geliştirilmesinden yana bir söyleme sahipler.

Ancak örneğin Rusya ve Çin gibi ‘çok kutupluluk’ta yer alabilecek ülkelerin ASEAN ile ilişkilerinde sadece ekonomi, ticaret, askeri bağlamla yetinmeleri ve ‘değerler’ düzeyinde hareket kabiliyetlerinin sınırlı olması da dikkat çeken bir diğer husus. Halklar nezdinde konuya bakıldığında da ABD’nin şu veya bu şekilde bir cazibe merkezi olduğu ve sosyo-ekonomik ve kültürel dinamikleriyle bölgede var olduğuna tanık olunuyor. Bu noktada Rusya ve Çin’in daha alması gereken epeyce yol bulunuyor. Deklarasyonda ‘insan haklarına’ yapılan vurgu -ki burada somut adımlar vasıtasıyla denilerek dikkat çekiliyor- önemli olmakla birlikte, bunun pratikte nasıl bir karşılığı olduğu ve olması için hangi mekanizmaların harekete geçirilebileceği konusu netlik kazanmış değil.

Bir başka madde ise, küresel sorun haline gelmiş olan Güney Çin Denizi’ne dolaylı bir atıfla deniz güvenliği meselesinde sorunların BM tarafından 1982 yılında kabul edilen Deniz Yasası Sözleşmesi’ne bağlılığa yapılan vurgu. Bununla ilgili belki de doğrudan bir diğer vurgu ise teritoryal hak iddialarında ‘Tarafların Yaklaşım Kodları’ şeklinde çevrilebilecek olan daha önceki bir anlaşmaya atıftır. Şayet Rusya bu maddeler özelinde attığı imza, Çin’e karşı ASEAN ve ABD’nin yanında mı yer aldığı sorusunu da beraberinde getiriyor. Çünkü Çin’in bölgedeki egemenlik iddialarına karşı yükseltilen öncelikli itiraz Çin’in uluslararası anlaşmaları tanımadığı yönünde. Rus tarafının önerdiği kapsamlı serbest ticaret önerisi ise, ASEAN liderlerince değerlendirileceği belirtiliyor. İşin akademik boyutunda ise, Moskova Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde ASEAN Çalışmaları Merkezi’nin kurulması öne çıkıyor.

Sochi Zirvesi’nin ortaya koyduğu üzere ASEAN giderek küresel görünürlük kazanıyor. ABD’den sonra Rusya’nın davetine icabet eden ASEAN liderlerinin bir süre sonra yolunun Avrupa Birliği’ne düşeceğini tahmin etmek güç değil. Ancak bu gelişmelerde ASEAN ülkelerinin siyasi birlikten yoksun görünümü, kurulan ve kurulacak ilişkilerde nasıl bir yapılaşmanın ortaya konulduğunu sorununun daha konuşulacağını düşünebiliriz. 

http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/366048/rusyadan-asean-acilimi